DEKLARASI PENGGURUS
SEKALIGUS SEMINAR DATANGKAN TOKOH ICW
Kediri,SEJATI NEWS – Deklarasi dan pelantikan penggurus Parade Nusantara (Persatuan Rakyat Desa Nusantara) Kabupaten Kediri (14/03) di hotel Insumo Convention Centre Kota Kediri yang di lanjutkan dengan seminar.
Seminar membahas secara umum tentang masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat khususnya para Kepala Desa dan Perangkatnya.
Acara tersebut di hadiri oleh Ketua DPW Parade Nusantara Jawa Timur Slamet Raharjo, Erjik Bintoro Ketua DPRD Kabupaten Kediri, dan hampir semua Kepala Desa dan para perangkat yang terdiri dari Sekdes dan kasun juga perangkat desa yang lain sekabupaten Kediri.
Ada juga hadir perwakilan Parade Nusantara dari Lumajang, Jember dan daerah lain di Jawa Timur. Yang menarik. Acara tersebut menghadirkan koordinator divisi korupsi dan politik Indonesia Corruption Watch Fahmi Badoh. H Syaiful selaku ketua panitia penyelenggaraan acara tersebut
Dalam sambutanya mengatakan “bahwa terselenggaranya acara deklarsi dan pelantikan penggurus Parade Nusantara merupakan jalan panjang yang sudah dirintis selama ini oleh para teman-teman sekalian.
Banyak faktor menghalangi tapi Kita bersyukur acara ini dapat terlaksana karena partisipasi teman- teman sekalian, ini semua demi menyejahterakan masyarakat apapun kalau itu baik akan Kita lakukan.” Kata Syaiful yang juga ikut dilantik menjadi pengurus Parade Nusantara.
Syaiful juga menampik tudingan miring bahwa acara deklarasi tersebut ada yang menyebut adalah kumpulan orang-orang tidak menurut atau makar terhadap Pemkab Kediri.” Itu tidak benar bahkan tujuan Kami adalah sinergis untuk menyejahterakan masyarakat yang bekerjasama dengan Pemkab” Jelas Syaiful yang juga menjabat Kades Sidomulyo Puncu dengan suara lantang. Masih menurut Syaiful untuk terselenggaranya acara ini para anggota mengadakan urunan dan juga di bantu oleh para donatur.
Slamet Raharjo Ketua DPW Parade Nusantara Kabupaten Kediri dalam sambutanya mengatakan cikal bakal terbentuknya Parade Nusantara adalah karena dampak reformasi yang setiap orang bebas membentuk ormas asosiasi desa pada tahun 2002.
Yang akhirnya berkembang menjadi APDESI pada saat berkumpulnya para perangkat desa seluruh Indonesia di Semarang pada tgl 25-27 mei 2008 yang secara umum bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat khususnya para perangkat desa.
”Jadi semua organisasi yang didirikan perangkat desa adalah anggota Kita. Dan Karena 78% wilayah negara Indonesia adalah Pedesaan tentu ini merupakan Potensi yang sangat besar untuk lebih meningkatkan pemberdayaan Masyarakat utamanya Perangkat Desa yang tersebar di seluruh Indonesia” Tandas Slamet Raharjo.Di bentuknya Ormas parade Nusantara.
Menurut Slamet Raharjo antara lain untuk mengawali transparansi dalam membuat undang-undang baik itu dari daerah maupun pusat, yang kebanyakan UU kurang berpihak pada Masyarakat umumnya Perangkat Desa.
Dalam Seminar interaktif itu banyak isu hangat yang diangkat para penanya dari para Kades antara lain tentang sistim penggajian yang berisi revisi Perda 5/2007 tentang kedudukan keuangan dan Kades,
Juga masalah tunjangan perangkat antara penggajian atau memilih bengkok juga para Kades mengeluhkan Pajak yang setiap tahunnya para Kades tersebut harus nomboki dulu pajak penduduk yang belum membayar. Slamet raharjo mengaku heran di Kediri tunjangan perangkat belum diberikan oleh Pemkab Kediri.
”Inikan aneh, disini (Kediri red) yang belum diberikan tunjangan”cetus Slamet Raharjo. Slamet mengatakan UU yang mengatur tentang tunjangan sudah sangat jelas petunjuk dan teknisnya,
Menteri Dalam Negeri sudah mengrim surat ke semua Bupati dan Gubernur seluruh Indonesia untuk menerapkan sejak tahun 2007. Slamet juga menambahkan realisasi cairnya tunjangan perangkat tergantung pada political will eksekutif dan yudikatif Kabupaten Kediri.”Pungkas Slamet Raharjo. .(C@HYO)
______________________________________________________________________________________________________
Seminar membahas secara umum tentang masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat khususnya para Kepala Desa dan Perangkatnya.
Acara tersebut di hadiri oleh Ketua DPW Parade Nusantara Jawa Timur Slamet Raharjo, Erjik Bintoro Ketua DPRD Kabupaten Kediri, dan hampir semua Kepala Desa dan para perangkat yang terdiri dari Sekdes dan kasun juga perangkat desa yang lain sekabupaten Kediri.
Ada juga hadir perwakilan Parade Nusantara dari Lumajang, Jember dan daerah lain di Jawa Timur. Yang menarik. Acara tersebut menghadirkan koordinator divisi korupsi dan politik Indonesia Corruption Watch Fahmi Badoh. H Syaiful selaku ketua panitia penyelenggaraan acara tersebut
Dalam sambutanya mengatakan “bahwa terselenggaranya acara deklarsi dan pelantikan penggurus Parade Nusantara merupakan jalan panjang yang sudah dirintis selama ini oleh para teman-teman sekalian.
Banyak faktor menghalangi tapi Kita bersyukur acara ini dapat terlaksana karena partisipasi teman- teman sekalian, ini semua demi menyejahterakan masyarakat apapun kalau itu baik akan Kita lakukan.” Kata Syaiful yang juga ikut dilantik menjadi pengurus Parade Nusantara.
Syaiful juga menampik tudingan miring bahwa acara deklarasi tersebut ada yang menyebut adalah kumpulan orang-orang tidak menurut atau makar terhadap Pemkab Kediri.” Itu tidak benar bahkan tujuan Kami adalah sinergis untuk menyejahterakan masyarakat yang bekerjasama dengan Pemkab” Jelas Syaiful yang juga menjabat Kades Sidomulyo Puncu dengan suara lantang. Masih menurut Syaiful untuk terselenggaranya acara ini para anggota mengadakan urunan dan juga di bantu oleh para donatur.
Slamet Raharjo Ketua DPW Parade Nusantara Kabupaten Kediri dalam sambutanya mengatakan cikal bakal terbentuknya Parade Nusantara adalah karena dampak reformasi yang setiap orang bebas membentuk ormas asosiasi desa pada tahun 2002.
Yang akhirnya berkembang menjadi APDESI pada saat berkumpulnya para perangkat desa seluruh Indonesia di Semarang pada tgl 25-27 mei 2008 yang secara umum bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat khususnya para perangkat desa.
”Jadi semua organisasi yang didirikan perangkat desa adalah anggota Kita. Dan Karena 78% wilayah negara Indonesia adalah Pedesaan tentu ini merupakan Potensi yang sangat besar untuk lebih meningkatkan pemberdayaan Masyarakat utamanya Perangkat Desa yang tersebar di seluruh Indonesia” Tandas Slamet Raharjo.Di bentuknya Ormas parade Nusantara.
Menurut Slamet Raharjo antara lain untuk mengawali transparansi dalam membuat undang-undang baik itu dari daerah maupun pusat, yang kebanyakan UU kurang berpihak pada Masyarakat umumnya Perangkat Desa.
Dalam Seminar interaktif itu banyak isu hangat yang diangkat para penanya dari para Kades antara lain tentang sistim penggajian yang berisi revisi Perda 5/2007 tentang kedudukan keuangan dan Kades,
Juga masalah tunjangan perangkat antara penggajian atau memilih bengkok juga para Kades mengeluhkan Pajak yang setiap tahunnya para Kades tersebut harus nomboki dulu pajak penduduk yang belum membayar. Slamet raharjo mengaku heran di Kediri tunjangan perangkat belum diberikan oleh Pemkab Kediri.
”Inikan aneh, disini (Kediri red) yang belum diberikan tunjangan”cetus Slamet Raharjo. Slamet mengatakan UU yang mengatur tentang tunjangan sudah sangat jelas petunjuk dan teknisnya,
Menteri Dalam Negeri sudah mengrim surat ke semua Bupati dan Gubernur seluruh Indonesia untuk menerapkan sejak tahun 2007. Slamet juga menambahkan realisasi cairnya tunjangan perangkat tergantung pada political will eksekutif dan yudikatif Kabupaten Kediri.”Pungkas Slamet Raharjo. .(C@HYO)
______________________________________________________________________________________________________
0 komentar: